Bank Papua dan BPKAD Kota Jayapura Gelar Bimtek Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI)
Jayapura, 27 Oktober 2025 – Dalam upaya mendukung tata kelola keuangan daerah yang modern dan transparan, Bank Papua bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Bimtek ini bertujuan memberikan pemahaman teknis mengenai mekanisme penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan belanja daerah, sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2022, yang secara spesifik mengatur petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah.
Kota Jayapura dipilih sebagai salah satu pilot project implementasi KKI dengan melibatkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) piloting yaitu BPKAD, Inspektorat, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura.
Pemimpin Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura, Wastu Anggoro W menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Jayapura yang telah mempercayakan Bank Papua sebagai mitra strategis dalam tata keuangan daerah.
“Melalui KKI segmentasi Pemerintah Daerah, Bank Papua menyediakan fasilitas pinjaman kepada OPD untuk biaya operasional dan biaya perjalanan dinas dengan optimalisasi hingga 40 persen dari uang persediaan (UP). Pengaturan limit dilakukan melalui Internet Banking Bank Papua, sehingga pembayaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan langsung tercatat secara digital,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai menjelaskan bahwa implementasi Kartu Kredit Indonesia di Kota Jayapura sudah dicanangkan sejak tahun 2023. Namun, adanya perubahan sistem dari Kemendagri, yaitu dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Merah Putih ke SIPD RI, membuat implementasinya di lapangan baru dapat dilaksanakan secara resmi saat ini diawali dengan Bimtek.
"Kota Jayapura menjadi Pemerintah Daerah kedua di Papua setelah Pemerintah Provinsi Papua yang menerapkan sistem ini. Penggunaan KKI bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kecepatan belanja daerah, serta mengoptimalkan efisiensi dan transparansi seluruh belanja daerah," ungkap Wanggai.
”Dengan KKI, belanja pemerintah bisa dilakukan langsung tanpa perantara, karena Bank Papua memberikan limit kepada OPD untuk digunakan sesuai kebutuhan, kemudian dilaporkan kembali,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan materi seputar regulasi penggunaan KKI, tata cara transaksi, manfaat penerapan pembayaran non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah dan Implementasi langung melalui belanja 1 (satu) unit computer menggunakan KKI. Kedepan Bank Papua akan melengkapi alat pembayaran KKI melalui QRIS dan e-catalog. Namun untuk tahap ini, Bank Papua memilih menggunakan kartu karena memiliki batas transaksi sampai dengan Rp200 juta, jauh dibandingkan dengan QRIS yang maksimal Rp10 juta.
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
Divisi Sekretaris Perusahaan
Jl. A. Yani No. 5-7 Jayapura
No. Telp. (0967) 532011 Ext. 525
